Mindfulness di Tengah Asap

Ada yang mengganjal dari ajakan untuk “tetap mindful” di tengah kabar buruk yang datang bertubi-tubi. Bukan karena menjaga kesehatan mental itu salah. Bukan juga karena orang tidak boleh lelah membaca berita. Semua orang punya batas. Tetapi masalahnya muncul ketika kelelahan itu dibicarakan seolah-olah semua orang punya kemewahan yang sama untuk mengambil jarak.

Di sinilah kritik terhadap konten Maudy Ayunda soal mindfulness terasa relevan. Ia membicarakan bagaimana seseorang bisa tetap waras saat dibombardir berita buruk: bencana alam, kebakaran, krisis, kebijakan pemerintah, dan berbagai kekacauan lain. Sekilas, pesannya terdengar lembut dan masuk akal. Namun bagi banyak orang, “berita buruk” bukan sekadar sesuatu yang muncul di layar ponsel. Itu adalah udara yang mereka hirup, rumah yang kebakar, sawah yang gagal panen, harga yang makin berat, atau keluarga yang terdampak langsung.

Mengajari orang untuk bernapas tenang ketika rumahnya sedang terbakar terdengar seperti nasihat yang rapi, tapi tidak membumi. Ibarat makan sushi di depan orang kelaparan, lalu berkata: “Coba belajar bersyukur.” Bukan syukurnya yang salah. Yang salah adalah ketimpangan situasinya.

Mindfulness dalam versi populer hari ini sering dijual sebagai solusi privat untuk masalah sosial. Kalau kamu stres, meditasilah. Kalau kamu cemas, atur napas. Kalau dunia terasa kacau, kurangi baca berita. Semua beban akhirnya dipindahkan ke individu: kamu yang harus lebih tenang, kamu yang harus lebih sadar, kamu yang harus lebih kuat. Padahal banyak kecemasan lahir bukan dari pikiran yang kurang tertata, melainkan dari kondisi hidup yang memang tidak adil.

Di titik itu, mindfulness bisa berubah menjadi alat kapitalisme yang halus. Ia membuat penderitaan terlihat seperti problem manajemen emosi, bukan problem struktur. Orang miskin diminta lebih sabar. Korban bencana diminta tetap positif. Warga yang marah pada kebijakan diminta menjaga energi. Sementara sumber masalahnya tetap berdiri: eksploitasi alam, abainya negara, ketimpangan kelas, dan budaya publik yang lebih suka menenangkan gejala daripada menyentuh akar.

Tentu saja, kita tetap butuh jeda. Aktivisme tanpa istirahat bisa membakar diri sendiri. Membaca berita buruk terus-menerus juga bisa membuat orang lumpuh. Tetapi jeda seharusnya bukan pelarian dari realitas. Jeda seharusnya menjadi cara mengumpulkan tenaga untuk kembali peduli, bukan alasan untuk menutup mata.

Karena itu, kritik terhadap mindfulness bukan berarti menolak kesehatan mental. Justru sebaliknya: kita perlu kesehatan mental yang lebih politis, lebih sosial, lebih jujur pada kondisi material. Ketenangan tidak boleh hanya tersedia bagi mereka yang bisa mematikan notifikasi, pindah ruangan, membeli kelas meditasi, atau mengambil cuti dari dunia. Ketenangan juga harus berarti udara bersih, rumah aman, pangan cukup, kerja layak, dan negara yang hadir saat warganya tertimpa bencana.

Kalau mindfulness ingin tetap relevan di Indonesia hari ini, ia harus turun dari ruang estetik yang steril. Ia harus mau berdiri di tengah asap, banjir, antrean bantuan, dapur umum, dan kemarahan warga. Ia harus berhenti berkata “jangan terlalu terbawa berita buruk” kepada orang yang sedang hidup di dalam berita buruk itu sendiri.

Sebab kadang yang kita butuhkan bukan sekadar menarik napas panjang. Kadang yang kita butuhkan adalah bertanya: siapa yang membuat kita sesak?